• +62 778 4688 28
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROSEDUR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS IA

Persyaratan Permohonan Ganti Nama/Tambah Nama/ Perbaikan Nama

  1. Fotokopi KTP Pemohon;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga;
  3. Fotokopi Akta Lahir;
  4. Fotokopi Ijazah Terakhir;
  5. Buat Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Download File Permohonan);
  6. Membawa 2 (dua) orang saksi beserta surat-surat asli pada saat sidang

 

 

 



POS BANTUAN HUKUM (POS BAKUM) DI PENGADILAN NEGERI BATAM

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9 Januari 2014 POS BANTUAN HUKUM (POS BAKUM), berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Layanan Bantuan Hukum.

Penerimaan Layanan di Pos Bakum Pengadilan:

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibuatkan, dapat menerima layanan pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Batam.

2. Tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada pada nomor (1) dibuktikan dengan melampirkan:

A. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;

B. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;

C. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Batam, apabila Pemohon layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf A atau B.

3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada nomor (1) adalah pihak yang akan telah bertindak sebagai:

1. penggugat/ pemohon, atau

2. tergugat/ termohon, atau

3. terdakwa, atau

4. saksi.

Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri Batam

Posbakum Pengadilan Negeri Batam memberikan layanan berupa:

A. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

B. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

C. penyedian informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

D. pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa dan hari rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Batam:

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan Negeri Batam dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Nergeri Batam.

3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam sebagai dokumntasi Pengadilan Negeri Batam yang terdiri dari:

A. Formulir Permohonan.

B. Dokumen persyaratan sebagaimana dimasud dalam pasal 22 ayat (2).

C. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.

D. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri Batam.

E. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Batam dan penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam.

4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Batam akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepadan Ketua Pengadilan Negeri Batam.

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Batam memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri Batam, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Batam akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Batam dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaiman dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

Jadwal Layanan : Senin - Kamis Pukul 08:00 s/d 16:00 WIB

Biaya : Gratis


Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2014:


1. Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

2. Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hal-hal teknis menyangkut pengelolaan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.


Pengawasan :

  1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
  3. Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  4. Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan.
  5. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera.
  6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan,  kemudian  melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk  penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
  7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.