Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Batam

Jalan Engku Haji Tua, Batam Centre, Teluk Tering, Kota Batam, Kepri

E-Learning Mahkamah Agung RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIPP Pengadilan Negeri Batam

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ceramah Tentang Pengalaman Australia Dalam Mereformasi Peradilan Untuk Kemudahan Berusaha

      jakarta - Humas : Hakim Agung Syamsul Maarif, Sh., Llm., Phd, Membuka Ceramah Mengenai Pengalaman Australia Dalam Mereformasi Peradilan Untuk Kemudahan Berusaha Diruang Pertemuan Tower Lt. 2 Mahkamah Agung Pada Hari Selasa 18 Juni 2019.

      pada Kesempatan Ini, Hon James L Allsop Mengatakan Bahwa Australia Adalah Negara Dengan Kinerja Doing Business Yang Cukup Baik. Pada Tahun 2019 Australia Berada Pada Posisi 18, Dengan Peringkat Enforcing Contract 5 Dan Resolving Insolvency 20, Yang Memang Termasuk Peringkat Global Tertinggi. Tujuan Dari Ceramah Ini Untuk Mengetahui Sistem Dan Pengaturan Terpenting Sistem Hukum Acara Australia Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dan Kepailitan. Diharapkan Kedepannya Bisa Memberikan Wawasan Kepada Hakim - Hakim Indonesia Terkait Dengan Praktek Terbaik Yang Ada Di Kawasan Asia Pasifik Dan Memahami Relasi Kemudahan Berusaha Dengan Reformasi Peradilan, Ungkap Hon James.

      ceramah Ini Dihadiri Oleh Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, Hakim Agung Kamar Perdata, Panitera Mahkamah Agung, Anggota Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha, Asisten Kamar Perdata, Perwakilan Hakim Peradilan Tingkat Pertama Dan Banding Di Dki Jakarta. (lh/ds/rs)

    • Sekretaris Ma: Mari Kerja Lebih Keras Lagi Mewujudkan Wbk Dan Wbbm

      jakarta " Humas: Menciptakan Birokrasi Yang Bebas Korupsi Penting, Namun Belum Cukup. Mewujudkan Birokrasi Yang Bebas Korupsi Dan Bersih Penting, Namun Belum Juga Cukup. Aparat Pemerintah Kini Bukan Hanya Harus Berkerja Keras Menciptakan Birokrasi Yang Bebas Dari Korupsi Dan Bersih, Namun Juga Harus Bekerja Lebih Keras Lagi Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Melayani.

      hal Tersebut Disampaikan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Pada Saat Membuka Secara Resmi Acara Pembekalan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Senin (17/6) Di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Acara Yang Akan Berlangsung Selama Tiga Hari Ini Bertujuan Untuk Memberikan Pembekalan Kepada Kurang Lebih 90 Peserta Yang Berasal Dari 16 Pengadilan Mandatory Dalam Persiapan Pembangunan Zona Integritas.

      pudjoharsoyo Mengatakan Bahwa Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Bebas Korupsi, Bersih Dan Melayani Harus Melalui Reformasi Birokrasi (rb) Dan Zona Integritas (zi). Menurut Pudjoarsoyo Karena Jika Bicara Tentang Rb Maka Tujuannya Adalah Menciptakan Birorkasi Yang Bersih, Birokrasi Yang Bekerja Dengen Efektif Dan Efesian. Sedangkan Zi Adalah Miniatur Dari Rb. Di Dalamnya Terdapat Capaian Untuk Mewujudkan Wilayah Kerja Yang Bebas Dari Korupsi (wbk), Wilayah Kerja Yang Bersih Dan Melayani (wbbm). Kita Harus Semangat Dan Kerja Lebih Keras Lagi Menciptakan Birokrasi Yang Bebas Korupsi, Bersih Dan Juga Melayani. Tekan Pudjoharsoyo.

      wbbm, Sebagaimana Disampaikan Pudjoharsoyo, Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Suatu Unit Kerja Yang Memenuhi Sebagian Besar Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, Penguatan Pengawasan, Dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun Wbk Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Suatu Unit Kerja Yang Memenuhi Sebagian Besar Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Akuntabilitas Kerja, Dan Penguatan Pengawasan.

      dalam Kesempatan Tersebut, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ini Mengatakan Bahwa Mewujudkan Unit Kerja Wbk Dan Wbbm Dibutuhkan 6 Langkah, Yaitu:

      Instansi Pemerintah Menetapkan Unit Kerja Percontohan Yang Akan Dijadikan Zona Integritas Wbk Dan Wbbm Unit Kerja Percontohan Yang Ditetapkan Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zi Unit Kerja Percontohan Melakukan Rencana Aksi Pembangunan Yang Telah Ditetapkan Unit Kerja Percontohan Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Berkala Atas Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Tim Penilai Internal Melakukan Penilaian Kepada Unit Kerja Percontohan Atas Hasil Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Yang Dilakukan Apabila Hasil Penilaian Tim Internal, Unit Kerja Dinyatakan Berhasil Memenuhi Peringkat Wbk/wbbm, Unit Kerja Tersebut Diajukan Kepada Kemen Pan Rb, Selaku Tim Penilai Eksternal Untuk Dilakukan Evaluasi.

      acara Pembekalan Yang Diisi Oleh Narasumber Pakar Dari Kemenpan Rb, Bps, Dan Tim Tpi (tim Penilai Internal) Ini Diharapkan Bisa Menjadi Ajang Tukar Informasi Dan Pengalaman Dari Masing-masing Peserta Dalam Proses Pembangunan Zi. Selain Itu Sekretaris Mahkamah Agung Juga Berharap Agar 16 Pengadilan Mandatory Ini Bisa Lolos Mendapatkan Sertifikasi Wbk Dan Wbbm.

      pada Kesempatan Ini Pula, Sekretaris Mahkamah Agung Memberikan Sertifikan Pembangunan Zona Integritas Kepada 16 Pengadilan Negeri Mandatory(azh/rs)

    • Mahkamah Agung Menerima Audensi Panitia Seleksi (pansel)calon Pimpinan Kpk Periode 2019-2024

      jakarta - Humas: Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h, Didampingi Oleh Segenap Pimpinan Dan Juru Bicara Mahkamah Agung Menerima Audensi Dari Panitia Seleksi (pansel) Pimpinan Kpk Masa Jabatan 2019-2024 Yang Terdiri Dari Dr. Yenti Garnasih, S.h., M.h, Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.h., M.h., Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.h., M.hum, Prof. Dr. Hamdi Muluk, Dr. Diani Sadia Wati, S.h., Ll.m, Dr. Mualimin Abdi, S.h., M.h, Hendardi, Dan Al Araf, S.h., M.t.pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 Di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-12 Jakarta Pusat.

      pansel Yang Dipimpin Oleh Dr. Yenti Garnasih, S.h., M.h,meminta Masukan Dari Ketua Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Proses Untuk Mendapatkan Kriteria Calonpimpinan Kpk Yang Berintegritas Dan Memiliki Komitmen Tinggi Dalam Proses Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Selain Itu Pansel Juga Membuka Kesempatan Kepada Para Hakim Untuk Mengikuti Seleksi Calon Pimpinan Kpk Untuk Masa Jabatan 2019-2024 Dan Mengharapkan Ketua Mahkamah Agung Agar Mendorong Para Hakim Yang Terbaik Di Seluruh Indonesia Untuk Mengikuti Seleksi Tersebut.

      pada Akhir Pertemuan, Baik Mahkamah Agung Maupun Pansel Pimpinan Kpk Berharap Agar Proses Seleksiyang Dilakukan Bisa Menjaring Paracalon Pimpinan Kpk Terbaiksebagaimana Yang Diharapkan Oleh Bangsa Indonesia Untukmelanjutkan Agenda Reformasi Di Bidang Pemberantasan Korupsi.seusai Audensi Pimpinan Mahkamah Agung Dan Pansel Pimpinan Kpk Berfoto Bersama Di Depan Gedung Mahkamah Agung. (rs/humas)

    • Sekretaris Ma Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

      jakarta - Humas. Bertempat Di Auditorium Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Padasenin 17 Juni 2019, Sekretaris Mahkamah Agung Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2019 Pada Auditorat Utama Keuangan Negara Iii Oleh Anggota Iii Bpk Achsanul Qosasi.

      laporan Hasil Pemeriksaan Ini Juga Diterima Oleh 8 Menteri Pimpinan Kementerian, 1 Wakil Sekretaris Kabinet, 12 Kepala Lembaga Negara, 15 Sekjen/sestama, Dan 2 Direktur Utama. (lh/rs)

    • Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Ketua Federal Court Australia

      jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Menerima Kunjungan Ketua Federal Court Australia, Hon James L Allsop Di Ruang Kerjanya Pada Senin 17 Juni 2019. Kunjungan Ini Merupakan Salah Satu Agenda Implementasi Nota Kesepahaman 2017-2022 Melalui Pertukaran Informasi Dan Dialog Strategis.

      pertemuan Diisi Dengan Ramah Tamah Mengenai Kemajuan Kerja Sama Yudisial Antar Kedua Negara, Dan Masalah Terkini Yang Dihadapi Masing-masing Pengadilan. Prof. Hatta Ali Mengatakan Bahwa Mahkamah Agung Banyak Mengadopsi Program Kerja Yang Dilakukan Oleh Federal Court Australia Salah Satunya Adalah Pemanfaatan Teknologi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Para Pencari Keadilan, Di Antaranya Yaitu: Penggunaan E-court, Ptsp (pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dan Yang Lainnya. Pada Kesempatan, Prof. Hatta Ali Mengatakan Bahwa Terkait Masalah Yang Dihadapi Mahkamah Agung Saat Ini Adalah Volume Perkara Yang Selalu Meningkat Namun Jumlah Hakim Terbatas. Meskipun Begitu, Mahkamah Agung Selalu Berusaha Memberikan Yang Terbaik Kepada Masyarakat Indonesia. Tutur Prof. Hatta Ali.

      dalam Kunjungan Ini, Ketua Mahkamah Agung Didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh, Waki Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, Sh., M.hum, Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Supandi, Sh., M.hum, Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, Sh., Mh, Ketua Kamar Agama, Dr. Amran Suadi, Sh., Mh., Mm, Ketua Kamar Militer, Dr. Burhan Dahlan, Sh., Mh Dan Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, Sh., M.hum. Sedangkan Ketua Federal Court Of Australia Didampingi Oleh Warwick Soden, Chief Executive Officer Federal Court Of Australia, Sia Lagos, Senior Registrar Federal Court Of Australia, Perwakilan Kedutaan Besar Australia, Aipj 2 Dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

      15 Tahun Bekerja Sama

      mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Peradilan Australia Sudah Bekerja Sama Selama 15 Tahun. Sejak Pertama Kali Ditandatangani Tahun 2004, Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial Antara Mahkamah Agung Ri Dengan Peradilan Australia (federal Court Of Australia Dan Family Court Of Australia) Telah Mengalami Berkali-kali Penyempurnaan Dan Pembaruan Dan Pembaruan Kerja Sama Terakhir Ditanda Tangani 31 Juli 2017 Di Melbourne, Australia.

      selama 15 Tahun Itu, Kerja Sama Antar Peradilan Ini Telah Berkembang Meliputi Berbagai Aspek Yang Meliputi Manajemen Perkara, Manajemen Perubahan Dan Kepemimpinan, Kemudahan Berusaha, Kepercayaan Dan Keyakinan Publik, Reformasi Mediasi, Reformasi Pengadilan Sederhana, Reformasi Kepailitan Dan Sebagainya. Selain Itu Di Bawah Payung Kerja Sama, Maka Pengadilan-pengadilan Juga Aktif Terlibat Dalam Dialog Timbal Balik Untuk Membicarakan Berbagai Agenda Reformasi Yang Diperlukan. Pada Nota Kesepahaman Tahun 2017 Tercatat Beberapa Aspek Penting Yang Disepakati Untuk Dikerja Samakan Antara Peradilan Indonesia Dan Peradilan Australia. Di Antaranya Yaitu, Terkait Kemudahan Berusaha

      Pembaruan Hukum Perdata Dan Sistem Eksekusi Penyelesaian Sengketa Pembaruan Dalam Penyempurnaan Pengadilan Sederhana Pembaruan Dalam Peningkatan Yurisdiksi Pengadilan Niaga Dialog Terkait Pengadilan Elektronik (e-filing, E-payment, E-summons) Dan E-litigation Kepercayaan Dan Keyajinan Publik

      selepas Melakukan Ramah Tamah Dengan Ketua Mahkamah Agung, Hon James L Allsop Beserta Rombongan Melanjutkan Pertemuan Dengan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Ri Untuk Berdiskusi Tentang Kemudahan Berusaha Di Ruang Pertemuan Tower Lt. 2. (azh/rs)