Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Batam

Jalan Engku Haji Tua, Batam Centre, Teluk Tering, Kota Batam, Kepri

E-Learning Mahkamah Agung RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIPP Pengadilan Negeri Batam

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kma Melantik Panitera Muda Perdata

      jakarta – Humas : Rabu, 14/6/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, Sh., Mh Melantik  prim Haryadi, Sh., Mh Sebagai Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Dilantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Posisi Ini Sebelumnya Dijabat Oleh Dr. Pri Pam Budi, Sh.,mh. Acara Pelantikan Pejabat Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial , Para Ketua Kamar, Panitera Ma, Pejabat Eselon I Dan Ii Ma, Serta Sejumlah Undangan Lainnya.

       

       

      by zenorss

    • Penyerahan Paket Sembako Oleh Kma

      jakarta – Humas : Rabu, 14/6/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Dan Ketua Umum Dharmayukti Karini Menyerahkan Paket Sembako Kepada Para Pegawai Golongan I, Golongan Ii, Pegawai Honorer, Cleaning Service Dan Security Bertempat Di Balairum Gedung Mahkamah Agung. 

      by zenorss

    • Kma Menerima Kunjungan Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia

      jakarta – Humas : Selasa, 6/6/2017, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, Sh., Mh Didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dan Ketua Kamar Agama Menerima Kunjungan Delegasi Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Yang Di Pimpin Oleh H.e. Osamh Mohammed A. Alshuibi, Bertempat Di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung.

       

      by zenorss

    • Surveyor World Bank Kunjungi Pn Surabaya Terkait Kemudahan Berusaha

      surabaya - Humas : Selasa, 23/05/2017, Utusan World Bank magdalini Konidari tiba Di Pengadilan Negeri Surabaya Setelah Sehari Sebelumnya Mengunjungi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kunjungan Tersebut Merupakan Rangkaian Survey Yang Dilakukan Oleh World Bank Terkait Dengan Kemudahan Berusaha ( Ease Of Doing Bussines) . Terdapat Dua Indikator Survey Yang Berkaitan Langsung Dengan Pengadilan Yaitu Aspek Penegakkan Kontrak Dan Penyelesaian Perkara Kepailitan. Kunjungan Tersebut Diterima Langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sudjatmiko, Sh., Mh, Beberapa Hakim Niaga Dan Panitera.

      dalam Pemaparannya sudjatmiko, Menyampaikan Bahwa Di Pengadilan Negeri Surabaya Terdapat 8 (delapan) Hakim Niaga Dari 38 Jumlah Hakim Yang Ada Di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Pengadilan Negeri Surabaya Telah Berpedoman Pada Sema Nomor 2 Tahun 2015. Terkait Dengan Implementasi Gugatan Sederhana,sejak Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Surabaya Banyak Menerima Gugatan Sederhana Dengan Ketentuan Bahwa Nilai Gugatan Maksimal 200 Juta, Jumlah Para Pihak Tidak Lebih Dari Satu Kecuali Memiliki Kepentingan Yang Sama, Penggugat Dan Tergugat Berada Pada Wilayah Hukum Yang Sama, Bukan Merupakan Perkara Tanah Serta Bukan Termasuk Dalam Perkara Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Khusus.

      dalam Sesi Dialog Pihak World Bank Menanyakan Tentang Proses Pembayaran Panjar, Publikasi Proses Persidangan Dan Publikasi Putusan. sudjatmiko Mengatakan Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya Telah Menerapkan Sistem Pembayaran Panjar Secara Elektronik Dan Pihak Yang Akan Mengajukan Gugatan Bisa Menghitung Sendiri Biaya Yang Harus Disetorkan. Setiap Putusan Dapat Diakses Oleh Para Pihak, Baik Melalui Sipp Maupun Melalui Direktori Putusan. Pengadilan Negeri Surabaya Menerapkan Kebijakan Setiap Putusan Yang Akan Dikeluarkan Kepada Para Pihak Syaratnya Putusan Tersebut Harus Di Publikasi Terlebih Dahulu Melalui Sipp Dan Direktori.

      analis World Bank magnalini Mempertanyakan Juga Terkait Proses Pendaftaran Gugatan Sederhana. Menurut sudjatmiko, Pengadilan Negeri Surabaya Menerapkan Ketentuan Sesuai Yang Digariskan Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Yang Dengan Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pada Setiap Gugatan Sederhana Yang Diajukan, Pemeriksaan Tersebut Terkait Dengan Syarat Formalitas Gugatan. Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tidak Dilakukan Mediasi Karena Gugatan Sederhana Menerapkan Proses Pemeriksaan Yang Cepat Dan Sederhana.(dyw/ip/rs)

      by zenorss

    • Focus Group Discussion Perbaikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia

      surabaya - Humas : Selasa, 23/05/2017, Mahkamah Agung Berkerja Sama Dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (bkpm) Mengadakan Kelompok Diskusi Terfokus Terkait Dengan Perbaikan Kemudahan Berusaha Di Garden Palace Hotel Surabaya. Acara Tersebut Merupakan Serangkaian Kegiatan Dalam Menyambut Kunjungan Survey "easy Of Doing Bussines" Dari Bank Dunia Terhadap Aspek Penegakkan Kontrak Dan Penyelesaian Perkara Kepailitan. Dari Pihak Mahkamah Agung Yang Diutus Menjadi Narasumber Adalah Syamsul Maarif, Sh., Ll.m., Ph.d. Sedangkan Dari Pihak Kemenko Perekonomian Diwakili Oleh Ir. Bambang. Dalam Pemaparannya Syamsul Maarif Menyampaikan Bahwa Untuk Hasil Survey Kemudahan Berusaha Tahun 2017 Secara Umum Indonesia Menduduki Peringkat 91 Dari 190 Negara Di Dunia, Khusus Untuk Aspek Enforcing Contracts Menduduki Peringkat 166 Dan Aspek Resolving Insolvensy Menduduki Peringkat 76.

      pemerintah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Menaikan Peringkat Kemudahan Berusaha Menjadi Peringkat 40. Salah Satu Indikator Yang Menentukan Dalam Penilaian Kemudahan Berusaha Adalah Menyangkut Kemudahan Dalam Penegakkan Kontrak Dan Kemudahan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Sangat Terkait Dengan Institusi Pengadilan. Menurut Syamsul Maarif, Selain Dari Persoalan Regulasi, Rendahnya Hasil Survey Banyak Ditentukan Oleh Responden Yang Tidak Paham Tentang Pembaharuan Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung, Responden Mengetahui Tentang Regulasi Namun Tidak Mampu Menunjukan Inplementasi, Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh Mahkamah Agung Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tidak Tercatat Dan Terverifikasi Dalam Survey "easy Of Doing Bussines”.

      mahkamah Agung Telah Menerbitkan Berbagai Regulasi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Antara Lain:

      1. sk Kma Nomor43 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pokja Kemudahan Berusaha
      2. perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
      3. perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
      4. sema Nomor 2 Tahu 2016 Tentang Peningkatanefisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Pkpu Di Pengadilan
      5. perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

      selain Itu Mahkamah Agung Juga Telah Mengeluarkan Berbagai Kebijakan Untuk Memacu Percepatan Penyelesaian Perkara Antara Lain:

      1. perma Nomor7 Tahun 2016 Tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
      2. perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
      3. sk Kma No. 119 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hari Musyawarah Dan Ucapan Pada Mahkamah Agung.
      4. sema Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.
      5. sk Kma Nomor 214 Tahun 2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Di Mahkamah Agung.
      6. sema No 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/pemberitahuan.
      7. sema Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Yang Memberlakukan Sistem E-filling Bagi Perkara Kasasi/pk.

      dengan Adanya Berbagai Regulasi Dan Kebijakan Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung Terkait Dengan Percepatan Dan Kemudahan Dalam Penyelesaian Perkara Selain Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Yang Cepat Sederhana Dan Biaya Murah Juga Dapat Memberikan Kepastian Terkait Waktu Penyelesaiaan Perkara, Sehingga Diharapkan Dapat Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha Di Indonesia, Pungkas Syamsul Maarif.(dyw/ip/rs)

      by zenorss